MAKASSAR, RESPONSULSEL – Di balik kepulan asap tebal beraroma buah yang kerap dianggap sebagai gaya hidup kekinian, tersembunyi jerat candu nikotin yang tak kalah mengikat dari rokok konvensional. Fenomena rokok elektrik atau vape kini tak sekadar menjadi sorotan karena aturan larangan yang diterbitkan, melainkan juga memicu kesadaran baru tentang pentingnya jalan keluar bagi mereka yang telanjur bergantung. Menyadari hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengambil langkah tegas, tidak hanya menebar larangan, tetapi juga membentangkan jaring pertolongan medis bagi warganya.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel yang mulai mengoptimalkan layanan konseling khusus di berbagai puskesmas. Program pendampingan ini lahir menyusul Surat Gubernur Sulsel Nomor 338/15256/DINKES tertanggal 3 November 2026, yang melarang keras penggunaan vape bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai non-ASN, karyawan BUMD, hingga kalangan pelajar.
Penertiban aturan tersebut dipastikan tidak berjalan dengan tangan besi semata. Kepala Dinkes Sulsel, dr. Evi Mustikawati Arifin, menegaskan bahwa penanganan bagi para pengguna vape harus menyentuh akar psikologis dan medis dari kecanduan itu sendiri.
“Dinas Kesehatan mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, dan rehabilitatif berbasis layanan kesehatan, bukan sekadar pelarangan sepihak,” ungkap dr. Evi, Minggu (8/11/2026).
Kini, layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) di puskesmas tak lagi eksklusif untuk perokok tembakau. Dinkes secara khusus menyiapkan ruang konsultasi tanpa stigma agar masyarakat, terutama pelajar, tidak merasa takut atau dihakimi saat mencari bantuan ke fasilitas kesehatan. Pasalnya, berhenti mendadak sering kali memicu respons penolakan dari tubuh pengguna.
“Layanan ini mendampingi pengguna melewati fase withdrawal atau gejala putus nikotin secara bertahap dengan pendampingan tenaga konselor terlatih,” jelasnya lebih lanjut.
Evi juga mematahkan anggapan populer bahwa beralih ke vape adalah jalan aman untuk berhenti merokok konvensional. Praktik di lapangan justru menunjukkan risiko ketergantungan ganda, di mana seseorang mengonsumsi rokok biasa dan vape secara bersamaan. Untuk itu, Pemprov mendorong pemerintah kabupaten dan kota tak segan menerbitkan aturan larangan peredaran vape di area pendidikan dan pesantren, sembari mengajak keluarga menciptakan ruang rumah yang bersih dari paparan asap maupun aerosol.
Kebijakan Pemprov Sulsel ini mengirimkan pesan kuat bahwa regulasi yang baik tidak berhenti pada pemberian sanksi, melainkan berlanjut pada penyediaan solusi. Melalui sinergi antara ketegasan aturan birokrasi dan sentuhan humanis dari fasilitas kesehatan, Sulawesi Selatan tengah merintis jalan untuk menyelamatkan generasinya dari jebakan candu modern demi masa depan yang lebih sehat. (Div)
Penulis : Diva Lestari
