Desa Mallari Bone Jalani Penilaian Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi

BONE, RESPONSULSEL.COM – Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, menjalani Penilaian Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi pada Ahad (15/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan integritas tata kelola pemerintahan desa.

Penilaian ini menjadi bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memperkuat pencegahan praktik korupsi di tingkat desa.

Proses penilaian dilakukan oleh tim yang diketuai Muh. Kasman, S.E., M.Si. Tim menggunakan lima komponen penilaian dan 15 indikator sebagai instrumen untuk mengukur penerapan prinsip antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

Penilaian tersebut menjadi salah satu tahapan untuk melihat sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam tata kelola pemerintahan Desa Mallari.

Melalui indikator yang digunakan, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan semakin terbuka, bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kehadiran Wakil Bupati Bone dalam kegiatan tersebut menunjukkan dukungan Pemerintah Kabupaten Bone terhadap upaya penguatan integritas, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.

Kegiatan penilaian tersebut turut dihadiri Kepala Inspektorat Kabupaten Bone Esau Stevanus Jacub Huwae, S.IP., M.Si., Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bone H. A. Mattotorang, SKM., PP., M.Tr.Adm.Kes., Sekretaris Kecamatan Awangpone Darman, S.Sos., M.Si., serta Kepala Desa Mallari Andi Wahyuli, S.Pd.

Pemerintah Kabupaten Bone berharap Desa Mallari dapat memenuhi seluruh indikator penilaian dan menjadi contoh penerapan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi.

Upaya perluasan percontohan Desa Antikorupsi ini diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun budaya integritas secara berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Ditulis Oleh : Darul Asril 

Diedit Oleh : Ardito

Tinggalkan komentar