RUU Penyadapan Dibahas, Dasco Tekankan Perlindungan Hak Privasi

MAKASSAR, RESPONSULSEL.COM – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat, pakar hukum, dan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Menurut Dasco, berbagai masukan dari pihak terkait diperlukan untuk memperkaya substansi regulasi agar mampu menjawab kebutuhan pengaturan penyadapan secara komprehensif.

Hal tersebut disampaikan Dasco menanggapi proses pembahasan RUU Penyadapan di DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi III DPR RI merupakan bagian dari upaya menghimpun pandangan berbagai pihak sebelum materi RUU dirumuskan lebih lanjut.

“Hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi, sehingga masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU Penyadapan,” ujar Dasco.

Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut membutuhkan masukan yang luas agar pengaturan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan aparat penegak hukum, tetapi juga menjawab berbagai persoalan di masyarakat terkait praktik penyadapan.

Karena itu, pimpinan DPR RI akan terus berkoordinasi dengan komisi teknis dan alat kelengkapan dewan terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyusunan regulasi dapat mempertimbangkan berbagai aspirasi yang telah dihimpun.

“Nah, kami dari pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan Komisi Teknis serta badan terkait agar RUU tersebut sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada,” jelas politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menggelar RDP bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri untuk mendengarkan masukan terkait RUU Penyadapan.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah anggota Komisi III turut menyoroti beberapa aspek penting, mulai dari pengawasan kewenangan penyadapan, mekanisme perizinan, perlindungan hak privasi, hingga pencegahan penyalahgunaan perangkat penyadapan.

Melalui penyerapan aspirasi dan koordinasi antarlembaga, Dasco berharap RUU Penyadapan dapat menghasilkan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyadapan.

Ditulis Oleh : Wiguna

Diedit Oleh : Ardito

Tinggalkan komentar