MAKASSAR, RESPONSULSEL – Kenaikan inflasi tarif angkutan udara yang mencapai 15,33 persen secara tahunan pada Oktober 2026 menjadi perhatian menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.
Kondisi tersebut mendorong anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, mendesak pemerintah memperkuat kebijakan pengendalian tarif penerbangan agar harga tiket tetap terjangkau bagi masyarakat.
Menurut Teguh, pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan perjalanan masyarakat selama periode libur akhir tahun.
“Langkah cepat dan terukur diperlukan untuk menjaga keterjangkauan harga tiket, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, saat kebutuhan masyarakat untuk bepergian meningkat,” ungkap Teguh di sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut menilai kenaikan tarif penerbangan berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama mereka yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi bersama keluarga.
Ia meminta Kementerian Perhubungan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan kenaikan harga tiket pesawat.
“Ini menjadi warning bagi kita. Mudah-mudahan pemerintah segera melakukan aksi cepat supaya harga bisa dikendalikan lagi,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tarif angkutan udara mencapai 15,33 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Oktober 2026.
Sementara itu, inflasi kumulatif tarif angkutan udara selama Januari hingga Oktober 2026 tercatat sebesar 5,32 persen.
Angka tersebut menjadi perhatian karena kenaikan biaya transportasi udara dapat memengaruhi pengeluaran masyarakat, khususnya menjelang periode libur panjang akhir tahun.
Teguh menilai persoalan tarif penerbangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kebijakan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk biaya operasional maskapai dan kondisi global.
Selain pengendalian tarif penerbangan, Teguh juga mendorong perluasan program mudik gratis dan stimulus transportasi ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa.
Menurutnya, program tersebut perlu didukung sosialisasi yang lebih luas serta sistem pendaftaran terintegrasi agar manfaatnya dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Program yang baik jangan berhenti pada pelaksanaannya saja, tetapi komunikasi publiknya juga harus berhasil, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkannya,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan pengembangan sistem informasi transportasi terpadu yang menghubungkan Kementerian Perhubungan, kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, serta instansi terkait lainnya.
Sistem tersebut diharapkan dapat menyediakan informasi secara real time mengenai tiket, perjalanan, kondisi lalu lintas, hingga cuaca sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyiapkan stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) senilai Rp722 miliar untuk penerbangan domestik kelas ekonomi selama periode Nataru 2026/2027.
Stimulus tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya perjalanan masyarakat di tengah kenaikan inflasi tarif angkutan udara.
Teguh berharap kebijakan tersebut dapat berjalan efektif sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap layanan penerbangan dengan tarif terjangkau.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat dan keberlanjutan industri penerbangan nasional.
Ditulis Oleh : Diva Lestari
Diedit Oleh : Ardito
