PANGKEP,RESPONSULSEL.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mulai menyosialisasikan regulasi terbaru terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kali ini, sosialisasi digelar di Aula Kantor Desa Pammas, Kecamatan Liukang Kalmas, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan Pilkades untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan dan mekanisme pemilihan kepala desa, khususnya di wilayah kepulauan.
Sosialisasi ini dihadiri Camat Liukang Kalmas, perwakilan DPMD Pangkep, unsur pemerintah desa, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta sejumlah bakal calon kepala desa.
Dalam kegiatan tersebut, Hania selaku pemateri memaparkan substansi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Ia menjelaskan, regulasi tersebut disusun berdasarkan tiga landasan utama, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Dari sisi filosofis, Pilkades dipandang sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara secara sosiologis, Perda tersebut hadir sebagai respons terhadap kebutuhan dan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan Pilkades yang tertib, adil, kredibel, sekaligus menjaga harmoni sosial di lingkungan desa.
Adapun landasan yuridisnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksananya.
Dalam pemaparannya, Hania juga menjelaskan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2026 memuat 15 bab dan 90 pasal yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Pilkades.
Ruang lingkup pengaturan tersebut mencakup masa jabatan kepala desa, mekanisme pemilihan ketika masa jabatan berakhir, hingga pemilihan kepala desa pengganti antarwaktu (PAW).
Sejumlah ketentuan yang menjadi perhatian dalam sosialisasi meliputi Pasal 5 tentang ruang lingkup pelaksanaan Pilkades, Pasal 7 dan 8 mengenai masa jabatan kepala desa, serta Pasal 9 dan 10 yang mengatur tahapan pemilihan dan pembentukan panitia.
Selain itu, terdapat ketentuan mengenai persyaratan panitia pemilihan dalam Pasal 12 dan tata cara pendaftaran pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
Regulasi tersebut juga mengatur persyaratan calon kepala desa dalam Pasal 19, termasuk ketentuan tambahan bagi petahana yang kembali mencalonkan diri, perangkat atau staf desa, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 22.
Tidak hanya mengatur tahapan dan persyaratan pencalonan, Perda tersebut turut memuat mekanisme penyelesaian pengaduan, pengesahan dan pelantikan, pemberhentian, penundaan pemilihan, larangan, sanksi hukum, hingga penganggaran dan pendanaan.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangkep berharap masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan, dapat memahami regulasi Pilkades secara menyeluruh. Dengan demikian, tahapan pemilihan kepala desa mendatang diharapkan berlangsung lancar, transparan, serta menghasilkan pemimpin desa yang berintegritas.
Ditulis Oleh : Diva Lestari
Diedit Oleh : Ardianto
