MAKASSAR,RESPONSULSEL.COM – Pekerja atau buruh yang menantikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dapat mulai memeriksa kesesuaian persyaratan penerima. Pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Namun, hingga Senin (16/11/2026), pekerja belum dapat memastikan status penerimaan melalui fitur pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di portal resmi BSU Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada laman bsu.kemnaker.go.id, mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 masih menunggu pengumuman resmi Kemnaker.
Dengan demikian, pekerja perlu membedakan antara memenuhi kriteria awal dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Sebab, data calon penerima masih harus melalui proses verifikasi dan penetapan pemerintah.
BSU 2026 Diberikan Sebesar Rp900.000
Kemnaker menetapkan bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dana tersebut dibayarkan sekaligus sehingga total bantuan yang diterima pekerja yang ditetapkan sebagai penerima mencapai Rp900.000.
Program ini diperuntukkan bagi periode Oktober, November, dan Desember 2026. Berdasarkan keterangan resmi Kemnaker pada 5 November 2026, penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.
Pemerintah merencanakan penyaluran melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Kemnaker juga menegaskan pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk memperoleh bantuan. Data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan selanjutnya diproses berdasarkan ketentuan program.
Syarat Penerima BSU 2026
Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan BSU. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Berikut kriteria penerima BSU 2026:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
3. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
4. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
5. Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Pekerja yang memenuhi kriteria tersebut belum tentu langsung ditetapkan sebagai penerima. Pemerintah tetap melakukan pemeriksaan data sebelum menetapkan daftar penerima bantuan.
Bagaimana Ketentuan Batas Gaji Penerima BSU?
Salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan pekerja adalah batas penghasilan.
Secara umum, batas upah penerima BSU ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, ketentuan ini menyesuaikan upah minimum di wilayah tempat pekerja bekerja.
Bagi daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, apabila suatu daerah tidak memiliki UMK, acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Kemnaker juga menjelaskan bahwa upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Komponen upah tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Karena itu, kesesuaian laporan perusahaan menjadi bagian penting dalam proses penentuan penerima BSU.
Cara Cek Penerima BSU 2026 Melalui NIK
Pemerintah telah menyediakan portal resmi BSU melalui laman bsu.kemnaker.go.id. Pada halaman tersebut terdapat informasi mengenai pengecekan penerima.
Namun, pekerja perlu mengetahui bahwa mekanisme pemeriksaan status BSU 2026 belum diumumkan secara resmi hingga 16 November 2026.
Kemnaker menyatakan tata cara pengecekan penerima akan disampaikan melalui portal tersebut.
Setelah fitur resmi diaktifkan, pekerja dapat mengikuti petunjuk yang tersedia pada halaman pengecekan. Apabila sistem meminta NIK, gunakan 16 digit nomor yang sesuai dengan KTP.
Pekerja sebaiknya tidak menggunakan panduan dari periode sebelumnya sebagai kepastian bahwa mekanisme BSU 2026 sudah berlaku. Ikuti instruksi terbaru yang ditampilkan Kemnaker.
Untuk memantau informasi, masyarakat dapat mengakses:
Portal resmi BSU Kemnaker:
https://bsu.kemnaker.go.id/
Melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia
Kemnaker menyebut penyaluran BSU 2026 direncanakan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Meski demikian, pekerja tetap perlu menunggu informasi mengenai mekanisme penyaluran yang berlaku bagi masing-masing penerima.
Rincian mengenai rekening tujuan, jadwal transfer, serta mekanisme bagi penerima yang mengalami kendala penyaluran perlu mengikuti petunjuk teknis resmi pemerintah.
Pekerja juga disarankan memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan informasi upah yang dilaporkan perusahaan sudah sesuai.
Jika menemukan ketidaksesuaian data, pekerja dapat mengonfirmasi kepada pemberi kerja atau menghubungi BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal layanan resminya.
Waspadai Penipuan Mengatasnamakan BSU
Di tengah penantian pencairan bantuan, masyarakat perlu berhati-hati terhadap tautan atau pesan yang mengatasnamakan program BSU 2026.
Pekerja sebaiknya tidak mudah percaya pada informasi yang menjanjikan pencairan lebih cepat, meminta biaya pendaftaran, atau mengarahkan masyarakat mengisi data pribadi melalui situs tidak resmi.
Jangan memberikan PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal. Hindari pula mengirim foto KTP, nomor rekening, atau informasi kepesertaan BPJS melalui tautan yang belum dipastikan keasliannya.
Untuk memperoleh informasi yang benar, pekerja disarankan memantau portal resmi BSU Kemnaker dan kanal komunikasi kementerian.
Masyarakat juga dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630 untuk memperoleh informasi ketenagakerjaan.
Dengan memahami persyaratan dan mekanisme penyaluran, pekerja dapat mempersiapkan data yang diperlukan sekaligus menghindari informasi palsu mengenai BSU 2026.
Ditulis oleh: Diva Lestari
Diedit oleh: Aditia Vana
