MAKASSAR, RESPONSULSEL.COM – Pekerja yang menantikan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 masih harus bersabar. Hingga pertengahan November 2026, bantuan untuk periode Oktober hingga Desember tersebut belum disalurkan karena proses administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berlangsung.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah masih menyelesaikan tahapan administrasi sebelum bantuan tersebut dapat dicairkan kepada pekerja yang memenuhi kriteria.
“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli saat ditemui ANTARA di Bandung, Sabtu (14/11/2026).
Yassierli juga menegaskan bahwa bantuan tersebut belum dicairkan. Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya, terutama yang mengatasnamakan program BSU.
Menurutnya, informasi mengenai perkembangan dan jadwal pencairan bantuan harus merujuk pada kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemnaker telah menetapkan ketentuan penyaluran BSU 2026 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh total Rp900.000 sekaligus.
Kemnaker menyebut penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Adapun kriteria penerima meliputi warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026, serta menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sesuai batas upah minimum yang berlaku di wilayahnya.
Pekerja yang berstatus sebagai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri tidak termasuk penerima BSU. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Di tengah penantian pencairan, calon penerima juga ingin memastikan apakah nama mereka masuk dalam daftar penerima BSU 2026.
Salah satu fasilitas yang disediakan melalui portal resmi Kemnaker adalah menu pengecekan NIK penerima. Namun, berdasarkan penelusuran Responsulsel.com pada Minggu (15/11/2026), fitur tersebut belum dapat digunakan untuk memeriksa status penerima secara mandiri.
Saat menu bertuliskan “Cek NIK Penerima” diklik, pengunjung diarahkan ke bagian bawah halaman. Pengguna belum dapat memasukkan NIK untuk mengetahui status penerimaan bantuan.
Kondisi tersebut sejalan dengan keterangan pada portal resmi BSU Kemnaker. Pada bagian informasi pengecekan penerima BSU 2026, Kemnaker menyatakan bahwa mekanisme pengecekan status penerima akan diumumkan secara resmi oleh kementerian.
Dengan demikian, pekerja masih perlu menunggu pengumuman lebih lanjut sebelum dapat melakukan pengecekan status penerimaan melalui NIK.
Kemnaker mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tautan palsu maupun pesan berantai yang meminta data pribadi dengan mengatasnamakan program BSU.
Pekerja diminta tidak sembarangan memberikan NIK atau informasi pribadi melalui tautan yang tidak terverifikasi.
Untuk memperoleh informasi terbaru mengenai BSU 2026, masyarakat dapat mengakses kanal resmi berikut:
1. Website resmi BSU Kemnaker: https://bsu.kemnaker.go.id/
2. Halaman pengecekan penerima: https://bsu.kemnaker.go.id/#pengecekanMandiri
Masyarakat diimbau untuk memantau pengumuman resmi Kemnaker dan tidak mempercayai informasi jadwal pencairan yang belum diumumkan pemerintah.
Ditulis oleh: Diva Lestari
Diedit oleh: Aditia Vana
